Diksi Today: Politic

Tampilkan postingan dengan label Politic. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 20 November 2021

linenewstoday November 20, 2021

9 Nama Mengambil Formulir Pendaftaran Ketua PWI Mojokerto

Aminuddin Ilham saat mengambil formulir pendaftaran di kantor Sekretariat Konferensi IV PWI Mojokerto.

LN News Today(Mojokerto) - Bursa pemilihan Ketua PWI Mojokerto dipastikan bakal ramai. Di hari pertama, Panitia Konferensi IV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto resmi membuka pendaftaran Ketua PWI Mojokerto periode 2021-2024, Jumat (19/11/2021), sembilan nama mengambil formulir pendaftaran.

Sembilan nama mengambil formulir pendaftaran di kantor Sekretariat Konferensi IV PWI Mojokerto di eks kantor Dinas Kependudukan dqn Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Mojokerto Jalan Raya Pekayon, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Sembilan nama ini mengambil dari 12 nama yang berpeluang maju.

Sembilan nama yang mengambil formulir pendaftaran tersebut yakni, Sholahudin Wijaya, Rahmat Syaiful Aris, Prayogi Waluyo, M Ridwan, Achmad Supriyadi, Mujiono, Eko Budianto, M Diak Eko Purwoto dan terakhir, Aminudin Ilham. Sembilan nama tersebut bakal memperebutkan tiga nama tersisa yakni Sayidul Mala Muzaki, Dwi Agus Susanti dan Misti Prihatini.

Meski baru tahapan pengambilan formulir, dinamika persaingan menuju kursi nomor satu di PWI dalam konferensi yang mengangkat tema Menjaga Marwah Kebebasan Pers Yang Beretika dan Berbudaya tersebut sudah terasa. Dengan pengambilan sembilan formulir tersebut, diprediksi konferensi bakal berlangsung dinamis dan demokratis.

Ketua Panitia Konferensi IV PWI Mojokerto, Mochammad Chariris mengatakan, antar calon bahkan sudah menyiapkan visi-misi dan program menuju PWI Mojokerto periode 2021-2024 yang lebih baik. Dengan proses yang dinamis ini, Chariris optimistis konferensi akan melahirkan sosok pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab.

"Dinamika dalam sebuah konferensi sudah menjadi hal biasa dalam sebuah organisasi. Dengan harapan, dapat memberikan manfaat bagi organisasi dan anggota ke depannya. Yang lebih penting dari kompetisi adalah nilai kebersamaan yang terbangun untuk membesarkan sebuah organisasi," ungkapnya, Sabtu (20/11/2021).

Pasca pengambilan formulir, sembilan bakal calon wajib mengembalikan dengan disertai sejumlah berkas persyaratan pencalonan yang ditetapkan. Seperti identitas diri, pembuktian status keanggotaan biasa dalam PWI, sertifikat lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dan surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik maupun pegawai pemerintahan.

"Pengembalian berkas pendaftaran dibatasi selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 22-24 November 2021 besok. Proses pemberkasan ini kami maksudkan agar pemilihan berlangsung tertib, adil dan terbuka. Setelah berkas lengkap dan terverifikasi sah, bakal calon langsung ditetapkan sebagai calon ketua yang berhak dipilih pada konferensi tanggal 27 November mendatang," tambah Sekretaris Panitia Konferensi IV PWI Mojokerto, Farisma Romawan.

Ke sembilan nama tersebut mengambil formulir pasca tasyakuran penempatan kantor sekretariat yang menempati eks kantor Dispendukcapil Kota Mojokerto Jalan Raya Pekayon, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto.*(Ning).

Senin, 01 Maret 2021

linenewstoday Maret 01, 2021

Reses ke Mojokerto, Anggota DPRD Jatim Dicurhati Warga

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi NasDem, Suwandi melakukan kegiatan reses di Desa Kepuhanyar

LN News Today(Mojokerto) - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi NasDem, Suwandi melakukan kegiatan reses di Dusun Damarsih, Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Suwandi dicurhati masyarakat terkait kelangkaan pupuk dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Salah satu petani, Amat Rubai mengeluhkan kelangkaan pupuk yang terjadi di mana-mana. "Ketersediaan pupuk tidak sesuai dengan permintaan petani, sehingga petani mengeluarkan biaya lebih untuk membeli pupuk non subsidi," ungkapnya, Senin (1/3/2021).

Salah satu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Karjani juga mengeluhkan data BLT yang semrawut. "Saya dapat BLT dari Kementrian dan semua berkas sudah lengkap tapi ditolak oleh pihak bank. Kami berharap dengan reses bapak ini bisa membawa solusi bagi kami," ujarnya.

Menanggapi curhatan warga, Suwandi mengatakan, jika akan berkoordinasi dengan instansi terkait. "Permasalahan pupuk, nantinya saat rapat akan saya akan memberikan solusi ke instansi terkait agar instansi terkait berkoordinasi dengan pihak swasta sekiranya pupuk non subsidi ini nanti bisa dijual ke petani dengan harga yang murah," katanya.

Masih kata Suwandi, sehingga para petani tidak lagi terbebani dengan pupuk non subsidi ketika pupuk subsidi mengalami kelangkaan. Sementara itu, lanjut Suwandi, untuk data BLT ia akan komunikasikan ke Kementrian Sosial (Kemensos) karena BLT merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Akan kami komunikasikan agar semua data BLT dari beberapa Kementrian bisa sinkron dan tidak doubel penerima dan bisa manfaat serta tepat sasaran. Saya juga menghimbau kepada masyarakat harus taat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid19 dalam setiap aktivitas," tegasnya.

Reses 1 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang pimpinan organisasi buruh ini dihadiri sekitar 50 masyarakat perwakilan unsur perangkat desa, PKK, petani dan pemuda di Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Turut hadir dari unsur partai yakni Pengurus DPD, DPC dan Ranting NasDem.*(Ning).

Kamis, 05 November 2020

linenewstoday November 05, 2020

Langgar Netralitas ASN, Kadispora Surabaya Disanksi

M. Afghani Wardhana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya (kanan)

LN News Today (Surabaya) – Sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memberikan sanksi terhadap salah satu ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkot Surabaya yang telah melakukan pelanggaran netralitas ASN.

Pemkot Surabaya menjatuhkan sanksi sesuai rekomendasi KASN kepada M. Afghani Wardhana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya. Hal ini mengingat M. Afghani Wardhana telah melakukan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 di luar wilayah Kota Surabaya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, bahwa surat rekomendasi KASN tertanggal 15 April 2020 yang diterima pemkot itu terkait rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di luar wilayah Kota Surabaya.

"Terkait hal itu, Wali Kota Surabaya sudah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi dari KASN," kata Febriadhitya, Rabu (4/11).

Menurutnya, pengaturan tentang netralitas ASN sudah diatur dengan sangat jelas, tegas dan terperinci. Hal itu diatur dalam ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, hingga PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dispora Surabaya, M. Afghani Wardhana saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa sanksi yang dia terima itu terkait pelanggaran netralitas ASN yang dilakukannya pada Pilkada 2020 di luar Kota Surabaya. "Tepatnya di Kabupaten Pacitan," kata Afghani.

Atas pelanggaran tersebut, Afghani mengaku sudah diberi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yakni Wali Kota Surabaya. "Saya sudah diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Ibu Wali Kota Surabaya sesuai dengan rekomendasi KASN," pungkasnya. (Mas/Jne).

Senin, 02 November 2020

linenewstoday November 02, 2020

Perangkat Desa Terlibat Kampanye, Bawaslu : Akan Kami Selidiki

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy'at

LN News Today (Mojokerto) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mulai mengendus adanya keterlibatan perangkat desa dalam kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2020. Bawaslu mengaku bakal melakukan penyelidikan terkait hal tersebut yang lebih mendalam.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy'at mengatakan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mencatat kampanye di Kecamatan Mojoanyar dan Dawarblandong ada keterlibatan perangkat desa.

"Namun perangkat desa tersebut hanya sebatas riwa-riwi (mondar-mandir, Red) sehingga tidak membuktikan gestur dan sebagainya berarti clear," ungkapnya, Senin (2/11).

Aris menjelaskan, dari ketiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020, keterlibatan perangkat desa hampir terjadi di kampanye ketiga paslon. Pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait adanya perangkat desa saat dilakukan kampanye.

"Rata di tiga paslon tersebut. Perangkat ketika dia benar-benar mengikuti kampanye akan dicek apakah sengaja dilibatkan atau tidak. Jika sengaja dilibatkan maka calon yang kena tapi jika ikut sendiri maka ketentuan UU Pilkada, Bawaslu akan meneruskan hukum lainnya.Yakni ke Bupati karena perangkat desa tidak termasuk pihak yang dilarang," ujarnya.

Menurut Aris, yang dilarang terlibat atau dilibatkan sampai di tingkat Kepala Desa (Kades). Namun untuk perangkat desa di Pasal 71 Undang-undang Pilkada dilarang melibatkan perangkat desa dalam agenda kampanye. Dalam hal ini, berarti subyeknya ada di paslon.

"Saat melibatkan perangkat desa, yang kena (sanksi, Red) calonnya. Ini sesuai UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Hanya peringatan dan hukum lain jika perangkat desa ikut tapi misal ada kampanye melibatkan perangkat desa maka yang kena calonnya. Kades meski tidak diajak tapi ikut sendiri maka calon kena karena termasuk pihak yang dilarang," bebernya.

Namun temuan Bawaslu untuk perangkat desa di dua kecamatan tersebut, terlihat di acara kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Namun perangkat desa tersebut tidak melakukan aktivitas di kampanye tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Mojokerto hanya memberikan peringatan saja ke yang bersangkutan. (Ning/Jne)

linenewstoday November 02, 2020

Pilkada Mojokerto 2020, GP Anshor Dukung Paslon Nomor 3

Ketua GP Anshor Kabupaten Mojokerto, Gus Ali

LN News Today (Mojokerto) – Dalam alur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 kali ini, Gerakan Pemuda (GP) Anshor Mojokerto lebih memilih mematuhi instruksi pusat terkait menjatuhkan dukungan terhadap pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.

Pasca video viral Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Anshor Yaqut Cholil Quomas, yang mengajak seluruh warga Kabupaten Mojokerto terutama kader-kader NU untuk berjuang bersama-sama mendukung Paslon 3 di Pilkada 2020 yang beredar sejak beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua GP Anshor Kabupaten Mojokerto, Gus Ali menjelaskan, hingga saat ini pihaknya lebih memilih mengikuti instruksi pimpinan pusat GP Anshor terkait arah dukungan terhadap Paslon nomor 3 (Mas Pung-Mbak Titik).

"Kita mengikuti instruksi itu secara institusional, memangkan ada aturan berpolitik. Dari pusat sementara yang disampaikan dan diinstruksikan kita menunggu itu, ya sesuai yang diviral itu," terangnya, Senin (2/11).

Gus Ali menyampaikan, saat ini memang sudah ada pergerakan untuk menyamakan satu komando dalam tindak lanjut pengusungan Paslon di pilkada serentak 2020 kali ini.

"Kalau secara institusi GP Anshor nanti injurytime (akhir waktu) akan menyampaikan kepada masyarakat, tetapi hari-hari ini sudah ada gerakkan satu komando siapa yang akan di TL. Menunggu rapat terakhir bimbingan GP Anshor," katanya.

Bilamana ada anggota GP Anshor Kabupaten Mojokerto yang memilih patuh dengan intruksi tersebut, atau bahkan tak patuh, pihaknya lebih memilih akan berusaha menyatukan idealis yang sama.

"Untuk itu Minggu depan akan ada dialog menindak lanjuti Ketua GP Anshor tersebut," tambahnya.

Gus Ali juga membeberkan, tercatat ada sekitar 3.800 Banser, sebanyak 2.000 pengurus GP Anshor di wilayah Kabupaten Mojokerto yang tersebar di 18 Kecamatan.

"Sementara anggota GP Anshor sendiri jumlahnya lebih banyak dari Banser, dan jumah data ini update per September 2020 lalu," pungkasnya. (Din/Jne).

Jumat, 30 Oktober 2020

linenewstoday Oktober 30, 2020

Kampanye di Kampung Halaman, Mbak Titik Dapat Dukungan Warga Kedungmaling

Mbak Titik saat foto bersama Wulyadi di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko.

LN News Today (Mojokerto) – Calon Wakil Bupati Mojokerto nomor urut tiga melaksanakan kampanye di kampung halamannya, di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jumat (30/10). Disambut hangat oleh warga, Titik Masudah juga mendapat dukungan penuh.

Kampanye yang dilakukan Calon Wakil Bupati Mojokerto yang akrab disapa Mbak Titik ini dilakukan dengan naik sepeda bersama tim kampanyenya. Cara ini dinilai efektif melihat rute yang dilalui yakni gang-gang sempit pemukiman warga.

Sembari gowes, Mbak Titik menyapa dan berdialog dengan warga sambil memperkenalkan visi dan misi dari Mojokerto Keren (Kerja Nyata) kepada masyarakat Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko.

“Sembari kampanye saya bernostalgia di Kedungmaling, menyapa para tetangga dan orang-orang yang dulu pernah ada di kehidupan saya. Sekaligus minta doa restu dan dukungannya untuk tanggal 9 Desember nanti,” ujar Mbak Titik.

‘Coblos tonggo dewe’ merupakan jargon yang dipakai Pasangan Calon (Paslon) nomor 3, Pungkasiadi – Titik masudah, ketika terjun menyosialisasikan diri mereka kepada masyarakat, karena Pungkasiadi – Titik Masudah (Mas Pung – Mbak Titik) merupakan warga asli Mojokerto.

Mbak Titik berdialog dengan Wulyadi

Mbak Titik juga sempat bertemu dengan gurunya, Wulyadi (73) sewaktu bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Wali Songo Kedungmaling. Dihadapan sang guru, Mbak Titik meminta restunya mendampingi Mas Pung sebagai Cawabup.

“Pak Pungkasiadi dulu Wakil Bupati, terus jadi Bupati pengganti, apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten (Mojokerto) program-programnya bisa terpenuhi dan yang belum terpenuhi semoga semoga berjalan dengan baik, apalagi ditambah adanya Mbak Titik,” kata Wulyadi.

Hal senada dikatakan Dedy (35) Pemuda Desa Kedungmaling, dirinya merasa bangga karena Mas Pung – Mbak Titik merupakan putra-putri asli Mojokerto yang tahu betul bagaimana Kabupaten Mojokerto bisa setara dengan daerah – daerah lainnya dalam peningkatan kemajuan.

“Mbak Titik dan keluarganya kan berasal dari Kedungmaling. Kita bangga ada yang mengangkat nama ada warga Kedungmaling yang berprestasi bisa tampil menjadi Calon Wakil Bupati,” tukasnya. (Jne).

linenewstoday Oktober 30, 2020

Paslon Mas Pung-Mbak Titik Layangkan Surat Keberatan ke Bawaslu

Muhammad Irsyad Ashari, Ketua tim Pemenangan Mas Pung - Mbak Titik.

LN News Today (Mojokerto) – Tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 Pungkasiadi – Titik Masudah melayangkan surat keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Jumat (30/10). Pihaknya mencatat ada dua kegiatan Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang dinilai merugikan Paslon yang akrab disapa Mas Pung - Mbak Titik ini.

"Kita menganggap insiden lah beberapa waktu lalu itu, terkait beberapa pencoretan atau penutupan wajah Mas Pung di beberapa tempat sama beberapa foto viral yang di medsos akun medsos nya Panwascam Kecamatan Sooko," ujar Ketua tim Pemenangan Mas Pung - Mbak Titik, Muhammad Irsyad Ashari.

Irsyad menambahkan, sejumlah banner incumbent, Pungkasiadi di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto ditutup dengan cara tidak etis. Mulai dengan ditutup lakban hitam, ditutup dengan kertas dan pilox. Padahal, banner tersebut bukan Alat Peraga Kampanye (APK) dari paslon nomor urut 3 atau APK yang dipasang paslon nomor urut 3.

"Itu adalah aset yang dimiliki pemerintah, kita menganggap bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kecuali bersama Satpol PP. Menutup lakban, kertas, pilox kita anggap sebagai bentuk vandalisme di proses pilkada yang dilakukan Panwascam atas dasar instruksi Bawaslu untuk melakukan penurunan," jelaslnya.

Irsyad justru sangat menghormati jika Bawaslu menurunkan foto-foto tersebut, karena ia beralasan tidak tahu gambar-gambar itu masih ada. Penutupan banner wajah incumbent dengan lakban hitam kertas dan pilox dinilai sebagai bentuk vandalisme dan merugikan secara personal incumbent sebagai calon bupati.

"Karena ada citra yang terbentuk seolah-olah kita sengaja membiarkan itu dan itu bukan fasilitas kita. Kedua terkait tindakan pembersihan APK di Kecamatan Sooko, menurut kita di akun medsos yang muncul hanya pasangan kita padahal kalau pelanggaran hampir semua paslon melakukan pelanggaran. Sehingga seolah-olah citra yang terbangun hanya paslon kita yang paling melakukan pelanggaran," bebernya.

Irsyad menegaskan, dengan cara seperti itu, asumsi yang terbangun di publik seakan-akan Paslon nomor urut 3 paling banyak membuat pelanggaran. Menurutnya, hal tersebut mencoreng marwah penyelenggara sehingga pihaknya datang ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto untuk menyampaikan surat keberatan terkait kegiatan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

"Sehingga perlu kita menyampaikan surat. Ketiga kita berharap proses demokrasi di Kabupaten Mojokerto berjalan dengan santun, kondusif sehingga kesan provokatif yang terjadi di lapangan benar-benar dihindari oleh semua pihak. Kita berharap seperti itu," pungkasnya. (Ning/Jne).

Senin, 26 Oktober 2020

linenewstoday Oktober 26, 2020

Kampanye di Jatirejo, Mas Pung Dihadiahi 3 Semangka

Pungkasiadi, Calon Bupati Mojokerto nomor urut 3 terima hadiah 3 semangka.

LN News Today (Mojokerto) - Calon Bupati Mojokerto Nomor urut 3 Pungkasiadi, dalam kampanyenya di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, mendapatkan hadiah berupa tiga buah semangka dari warga usai menyampaikan visi dan misinya, (26/10).

Tiga buah semangka tersebut merupakan simbol dari nomor urut tiga milik Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi-Titik Masudah atau yang lebih akrab disapa dengan Mas Pung-Mbak Titik.

Simbolis lainnya yakni, semangka atau semongko dalam bahasa jawanya memiliki warna kulit hijau dan daging buahnya berwarna merah. Hal pula yang dihubungkan dengan simbol warna dari tiga partai pengusung yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang.

Pungkasiadi foto bersama warga Jatirejo

“Jelas itu mengangkat Nasionalis-Religius, nanti program-program kerakyatan dan keagamaan kita prioritaskan,“ Pungkasiadi.

Lanjutnya, Pungkasiadi menjabarkan semua program-programnya tersebut masuk dalam program GAPURA (Tiga Program Untuk Rakyat) yakni salah satunya adalah, pengembangan sumberdaya manusia sehat, unggul, beretika, inovatif dan produktif dengan menjaga toleransi kehidupan masyarakat yang guyub, rukun, aman, nyaman, tentram berdasarkan nilai-nilai keagamaan, berkepribadian dan berkebudayaan. (Jne)

linenewstoday Oktober 26, 2020

Tersebar di Medsos, Foto Panwascam Sooko Tertibkan APK dengan Pose Tak Lazim

Salah satu foto penertiban APK dengan pose tak lazim di facebook Panwascam Sooko

LN News Today (Mojokerto) – Baru-baru ini, telah beredar foto penertiban alat peraga kampanye (APK) dengan pose ‘tak lazim’ di media sosial. Foto yang diunggah akun facebook bernama Panwascam Sooko pada 23 Oktober 2020 malam, tampak seorang laki-laki yang sedang menertibkan APK dengan pose menjulurkan lidah.

Postingan yang dibubuhi tulisan "MOJOKERTO TERTIB SERENTAK...Salam awas", dan di bawahnya disertai unggahan foto sebanyak 22 file berisi giat tersebut ini sedikit mencoreng netralitas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sooko sebagai lembaga pengadil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto.

Foto 'provokatif' dari salah satu anggota panwas saat menertibkan stiker, baliho dan spanduk pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pungkasiadi - Titik Masudah yang melanggar aturan dengan pose menjulurkan lidah itu diunggah dalam akun facebook milik Panwascam Sooko.

Ismail Pribadi, Penasehat Paslon Pung - Titik saat di konfirmasi menyayangkan beredarnya foto tersebut. Terlebih, foto berkonotasi 'mengejek' itu diunggah di akun facebook resmi dari Panwascam Sooko. "Ini suatu tindakan yang tak beretika dan terkesan melecehkan," ungkapnya.

Salah satu foto penertiban APK dengan pose tak lazim di facebook Panwascam Sooko

Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari PDIP ini mengatakan, aksi-aksi semacam itu seharusnya tak dilakukan oleh anggota pengawas yang dituntut untuk independen dan netral dalam menjalankan tugasnya.

"Foto ini sangat mencederai netralitas Panwas sebagai lembaga pengadil Pilkada. Selayaknya panwas ikut menciptakan situasi yang kondusif dalam pemilukada, bukan malah bersikap provokatif yang bisa menimbulkan gejolak," terangnya.

Postingan di facebook Panwascam Sooko

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy'ad, menampik jika yang berada di foto tersebut adalah anggota Panwascam Sooko. Pihaknya menduga, orang dalam foto tersebut adalah orang sekretariat atau anggota Panwas Desa.

"Yang jelas dia ini bukan anggota Panwascam, karena saya kenal betul satu persatu anggota Panwascam Sooko. Namun bisa jadi itu adalah teman-teman dari sekretariat atau teman-teman dari panwas desa. Karena dalam giat tersebut kita libatkan banyak pihak yang berkompeten," terangnya saat dikonfirmasi, Senin (26/10). (Dew/Jne).

Senin, 21 September 2020

linenewstoday September 21, 2020

Bupati Mojokerto Gelar Turnamen Game Free Fire Antar Pemuda pemudi Karang Nongko

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi Gelar Lomba Game Free Fire

LN News Today (Mojokerto) - Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menggelar lomba game free fire turnamen bekerja sama dengan pemuda-pemudi Dusun Karang Nongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Minggu (20/9/2020) malam. Lomba ini bertujuan melatih ketangkasan, kewaspadaan dan kesabaran.

Lomba game tersebut diikuti warga Dusun Karang Nongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Dengan antusias dan penuh ketegangan, para peserta konsentrasi memainkan jemari tangannya bermain di smartphone miliknya masing-masing.

"Permainan game, kalau kita bisa cari manfaatnya. Karena bermain game itu melatih ketangkasan, respek, kewaspadaan dan kesabaran di game free fire turnamen ini. Namun bijaklah dalam menggunakan HP dan bijak menggunakan HP. Karena insya Allah manfaatnya luar biasa," ungkap Bupati.

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi Berselfie Bareng Peserta Lomba

Keseimbangan waktu dalam bermain game harus diatur dalam kegiatan sehari-hari. Bupati meminta agar jangan sampai game tersebut justru mengganggu kegiatan yang wajib dilakukan. Dalam lomba game free fire turnamen memperebutkan hadiah total sebesar Rp2,5 juta.

Juara pertama mendapatkan uang tunai sebesar Rp1 juta, juara kedua mendapatkan uang tunai sebesar Rp750 ribu, juara ketiga mendapatkan uang tunai sebesar Rp500 ribu dan hadiah favorit memperebutkan uang tunai sebesar Rp250 ribu.*(Ning).

Kamis, 27 Agustus 2020

linenewstoday Agustus 27, 2020

Ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto Ucapkan Bela Sungkawa atas Meninggalnya KH. Mas'ud Yunus

Foto : Ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto saat menyampaikan ucapan bela sungkawa.

Line News Today . (Mojokerto) - Wali Kota Mojokerto periode 2013-2018, KH Mas'ud Yunus menghembuskan nafas terakhir setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Kabar duka meninggalnya, kyai Ud sapaan akrabnya tersebut segera menyebar ke seluruh masyarakat Mojokerto. Ucapan belasungkawa dari sahabat dan kerabat almarhum terus mengalir, tak terkecuali Bupati Mojokerto, yang juga ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto, Pungkasiadi.

"Inna lillahi wa Inna ilaihi raji’un. Saya dan masyarakat Kabupaten menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya bapak KH Mas'ud Yunus. Semoga husnul khotimah," ucapnya, Kamis (27/8/2020).

Mas’ud Yunus tutup usia di umur 68 tahun. Mas'ud Yunus merupakan Wali Kota Mojokerto sejak 8 Desember 2013. Ia terpilih pada Pilkada Mojokerto tahun 2013. Ia adalah seorang santri dekat dari Ulama' kenamaan di Mojokerto, KH Akhyat Khalimi. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota pada masa kepemimpinan wali kota Abdul Gani Soehartono.

Mas'ud Yunus ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pembahasan perubahan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2017. Dalam pengembangan penyidikan, penyidik KPK menemukan dua alat bukti atas dugaan turut serta cukup untuk menetapkan tersangka.

Masud Yunus diduga bersama-sama Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto memberikan hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Mojokerto. Masud Yunus dijatuhi vonis 3,5 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, di Sidoarjo pada, Kamis (4/10/2018). *(Ning)

Senin, 15 Juni 2020

linenewstoday Juni 15, 2020

Di Tengah Pandemi, Kota Mojokerto Raih Predikat WTP Keenam Kalinya atas LKPD 2019

Penyerahan laporan BPK ke Walikota Mojokerto (Ning Iita).(Foto Istimewa)

Line New Today - (Mojokerto) - Pemerintah Kota Mojokerto, kembali mempertahankan perolehan predikat laporan hasil keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya pada tahun ini. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, akhirnya menerima hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 dari Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, Senin (15/6/2020).

Penyerahan laporan tersebut, diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Wali Kota Mojokerto, dengan disaksikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Mojokerto Sunarto, Sekretaris Daerah Kota Harlistyati, Inspektur Muhamad Sugeng dan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Etty Novia Sitorus.

Pada kesempatan ini, Ning Ita, sapaan akrab wali kota, menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur atas kerja keras dan ketelitiannya dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto. Meski bekerja dalam suasana dan mekanisme kerja yang berbeda karena harus menyesuaikan dengan kondisi Covid-19, audit secara online yang dilakukan saat awal pandemi merupakan suatu keniscayaan dalam menyesuaikan new normal.

"Kendati dalam pemeriksaan ini, masih terdapat temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan tata kelola yang lebih baik. Untuk itu kami mohon bimbingan dan arahan dari BPK agar action plan perbaikan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai jadwal yang telah disepakati. Semoga sinergitas dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah bersama BPK bisa terus terjaga dan ditingkatkan, sehingga penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat mencapai tujuannya, yakni peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Raihan WTP yang merupakan predikat terbaik dalam laporan hasil keuangan ini juga menjadi momentum semangat memperingati hari jadi Kota Mojokerto ke-102 yang akan diperingati tanggal 20 Juni nanti. "Ini merupakan kado istimewa dalam menyambut hari jadi Kota Mojokerto. Kado ini, kami persembahkan kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras dalam menjalankan tugasnya selama ini meski dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kepada seluruh masyarakat yang telah bersinergi dengan pemerintah daerah. Maju melangkah, ayo berbenah," tegasnya. *(Ril)