9 Nama Mengambil Formulir Pendaftaran Ketua PWI Mojokerto

linenewstoday    November 20, 2021   

9 Nama Mengambil Formulir Pendaftaran Ketua PWI Mojokerto

Aminuddin Ilham saat mengambil formulir pendaftaran di kantor Sekretariat Konferensi IV PWI Mojokerto.

LN News Today(Mojokerto) - Bursa pemilihan Ketua PWI Mojokerto dipastikan bakal ramai. Di hari pertama, Panitia Konferensi IV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto resmi membuka pendaftaran Ketua PWI Mojokerto periode 2021-2024, Jumat (19/11/2021), sembilan nama mengambil formulir pendaftaran.

Sembilan nama mengambil formulir pendaftaran di kantor Sekretariat Konferensi IV PWI Mojokerto di eks kantor Dinas Kependudukan dqn Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Mojokerto Jalan Raya Pekayon, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Sembilan nama ini mengambil dari 12 nama yang berpeluang maju.

Sembilan nama yang mengambil formulir pendaftaran tersebut yakni, Sholahudin Wijaya, Rahmat Syaiful Aris, Prayogi Waluyo, M Ridwan, Achmad Supriyadi, Mujiono, Eko Budianto, M Diak Eko Purwoto dan terakhir, Aminudin Ilham. Sembilan nama tersebut bakal memperebutkan tiga nama tersisa yakni Sayidul Mala Muzaki, Dwi Agus Susanti dan Misti Prihatini. 

Meski baru tahapan pengambilan formulir, dinamika persaingan menuju kursi nomor satu di PWI dalam konferensi yang mengangkat tema Menjaga Marwah Kebebasan Pers Yang Beretika dan Berbudaya tersebut sudah terasa. Dengan pengambilan sembilan formulir tersebut, diprediksi konferensi bakal berlangsung dinamis dan demokratis.

Ketua Panitia Konferensi IV PWI Mojokerto, Mochammad Chariris mengatakan, antar calon bahkan sudah menyiapkan visi-misi dan program menuju PWI Mojokerto periode 2021-2024 yang lebih baik. Dengan proses yang dinamis ini, Chariris optimistis konferensi akan melahirkan sosok pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab.

"Dinamika dalam sebuah konferensi sudah menjadi hal biasa dalam sebuah organisasi. Dengan harapan, dapat memberikan manfaat bagi organisasi dan anggota ke depannya. Yang lebih penting dari kompetisi adalah nilai kebersamaan yang terbangun untuk membesarkan sebuah organisasi," ungkapnya, Sabtu (20/11/2021).

Pasca pengambilan formulir, sembilan bakal calon wajib mengembalikan dengan disertai sejumlah berkas persyaratan pencalonan yang ditetapkan. Seperti identitas diri, pembuktian status keanggotaan biasa dalam PWI, sertifikat lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dan surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik maupun pegawai pemerintahan. 

"Pengembalian berkas pendaftaran dibatasi selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 22-24 November 2021 besok. Proses pemberkasan ini kami maksudkan agar pemilihan berlangsung tertib, adil dan terbuka. Setelah berkas lengkap dan terverifikasi sah, bakal calon langsung ditetapkan sebagai calon ketua yang berhak dipilih pada konferensi tanggal 27 November mendatang," tambah Sekretaris Panitia Konferensi IV PWI Mojokerto, Farisma Romawan.

Ke sembilan nama tersebut mengambil formulir pasca tasyakuran penempatan kantor sekretariat yang menempati eks kantor Dispendukcapil Kota Mojokerto Jalan Raya Pekayon, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto.*(Ning). 

Reses ke Mojokerto, Anggota DPRD Jatim Dicurhati Warga

linenewstoday    Maret 01, 2021   

Reses ke Mojokerto, Anggota DPRD Jatim Dicurhati Warga

 

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi NasDem, Suwandi melakukan kegiatan reses di Desa Kepuhanyar

LN News Today(Mojokerto) - Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi NasDem, Suwandi melakukan kegiatan reses di Dusun Damarsih, Desa Kepuhanyar  Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Suwandi dicurhati masyarakat terkait kelangkaan pupuk dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Salah satu petani, Amat Rubai mengeluhkan kelangkaan pupuk yang terjadi di mana-mana. "Ketersediaan pupuk tidak sesuai dengan permintaan petani, sehingga petani mengeluarkan biaya lebih untuk membeli pupuk non subsidi," ungkapnya, Senin (1/3/2021).

Salah satu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Karjani juga mengeluhkan data BLT yang semrawut. "Saya dapat BLT dari Kementrian dan semua berkas sudah lengkap tapi ditolak oleh pihak bank. Kami berharap dengan reses bapak ini bisa membawa solusi bagi kami," ujarnya. 

Menanggapi curhatan warga, Suwandi mengatakan, jika akan berkoordinasi dengan instansi terkait. "Permasalahan pupuk, nantinya saat rapat akan saya akan memberikan solusi ke instansi terkait agar instansi terkait berkoordinasi dengan pihak swasta sekiranya pupuk non subsidi ini nanti bisa dijual ke petani dengan harga yang murah," katanya. 

Masih kata Suwandi, sehingga para petani tidak lagi terbebani dengan pupuk non subsidi ketika pupuk subsidi mengalami kelangkaan. Sementara itu, lanjut Suwandi, untuk data BLT ia akan komunikasikan ke Kementrian Sosial (Kemensos) karena BLT merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Akan kami komunikasikan agar semua data BLT dari beberapa Kementrian bisa sinkron dan tidak doubel penerima dan bisa manfaat serta tepat sasaran. Saya juga menghimbau kepada masyarakat harus taat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid19 dalam setiap aktivitas," tegasnya. 

Reses 1 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang pimpinan organisasi buruh ini dihadiri sekitar 50 masyarakat perwakilan unsur perangkat desa, PKK, petani dan pemuda di Desa Kepuhanyar  Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Turut hadir dari unsur partai yakni Pengurus DPD, DPC dan Ranting NasDem.*(Ning). 

Langgar Netralitas ASN, Kadispora Surabaya Disanksi

linenewstoday    November 05, 2020   

Langgar Netralitas ASN, Kadispora Surabaya Disanksi

M. Afghani Wardhana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya (kanan)

LN News Today (Surabaya) – Sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memberikan sanksi terhadap salah satu ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkot Surabaya yang telah melakukan pelanggaran netralitas ASN.

Pemkot Surabaya menjatuhkan sanksi sesuai rekomendasi KASN kepada M. Afghani Wardhana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya. Hal ini mengingat M. Afghani Wardhana telah melakukan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 di luar wilayah Kota Surabaya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan, bahwa surat rekomendasi KASN tertanggal 15 April 2020 yang diterima pemkot itu terkait rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di luar wilayah Kota Surabaya.

"Terkait hal itu, Wali Kota Surabaya sudah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi dari KASN," kata Febriadhitya, Rabu (4/11).

Menurutnya, pengaturan tentang netralitas ASN sudah diatur dengan sangat jelas, tegas dan terperinci. Hal itu diatur dalam ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, hingga PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dispora Surabaya, M. Afghani Wardhana saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa sanksi yang dia terima itu terkait pelanggaran netralitas ASN yang dilakukannya pada Pilkada 2020 di luar Kota Surabaya. "Tepatnya di Kabupaten Pacitan," kata Afghani.

Atas pelanggaran tersebut, Afghani mengaku sudah diberi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yakni Wali Kota Surabaya. "Saya sudah diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Ibu Wali Kota Surabaya sesuai dengan rekomendasi KASN," pungkasnya. (Mas/Jne).

Perangkat Desa Terlibat Kampanye, Bawaslu : Akan Kami Selidiki

linenewstoday    November 02, 2020   

Perangkat Desa Terlibat Kampanye, Bawaslu : Akan Kami Selidiki

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy'at

LN News Today (Mojokerto) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mulai mengendus adanya keterlibatan perangkat desa dalam kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2020. Bawaslu mengaku bakal melakukan penyelidikan terkait hal tersebut yang lebih mendalam.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy'at mengatakan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto mencatat kampanye di Kecamatan Mojoanyar dan Dawarblandong ada keterlibatan perangkat desa. 

"Namun perangkat desa tersebut hanya sebatas riwa-riwi (mondar-mandir, Red) sehingga tidak membuktikan gestur dan sebagainya berarti clear," ungkapnya, Senin (2/11).

Aris menjelaskan, dari ketiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020, keterlibatan perangkat desa hampir terjadi di kampanye ketiga paslon. Pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait adanya perangkat desa saat dilakukan kampanye.

"Rata di tiga paslon tersebut. Perangkat ketika dia benar-benar mengikuti kampanye akan dicek apakah sengaja dilibatkan atau tidak. Jika sengaja dilibatkan maka calon yang kena tapi jika ikut sendiri maka ketentuan UU Pilkada, Bawaslu akan meneruskan hukum lainnya.Yakni ke Bupati karena perangkat desa tidak termasuk pihak yang dilarang," ujarnya.

Menurut Aris, yang dilarang terlibat atau dilibatkan sampai di tingkat Kepala Desa (Kades). Namun untuk perangkat desa di Pasal 71 Undang-undang Pilkada dilarang melibatkan perangkat desa dalam agenda kampanye. Dalam hal ini, berarti subyeknya ada di paslon.

"Saat melibatkan perangkat desa, yang kena (sanksi, Red) calonnya. Ini sesuai UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Hanya peringatan dan hukum lain jika perangkat desa ikut tapi misal ada kampanye melibatkan perangkat desa maka yang kena calonnya. Kades meski tidak diajak tapi ikut sendiri maka calon kena karena termasuk pihak yang dilarang," bebernya.

Namun temuan Bawaslu untuk perangkat desa di dua kecamatan tersebut, terlihat di acara kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto. Namun perangkat desa tersebut tidak melakukan aktivitas di kampanye tersebut sehingga Bawaslu Kabupaten Mojokerto hanya memberikan peringatan saja ke yang bersangkutan. (Ning/Jne)

Pilkada Mojokerto 2020, GP Anshor Dukung Paslon Nomor 3

linenewstoday    November 02, 2020   

Pilkada Mojokerto 2020, GP Anshor Dukung Paslon Nomor 3

Ketua GP Anshor Kabupaten Mojokerto, Gus Ali

LN News Today (Mojokerto) – Dalam alur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 kali ini, Gerakan Pemuda (GP) Anshor Mojokerto lebih memilih mematuhi instruksi pusat terkait menjatuhkan dukungan terhadap pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.

Pasca video viral Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Anshor Yaqut Cholil Quomas, yang mengajak seluruh warga Kabupaten Mojokerto terutama kader-kader NU untuk berjuang bersama-sama mendukung Paslon 3 di Pilkada 2020 yang beredar sejak beberapa waktu lalu. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua GP Anshor Kabupaten Mojokerto, Gus Ali menjelaskan, hingga saat ini pihaknya lebih memilih mengikuti instruksi pimpinan pusat GP Anshor terkait arah dukungan terhadap Paslon nomor 3 (Mas Pung-Mbak Titik).

"Kita mengikuti instruksi itu secara institusional, memangkan ada aturan berpolitik. Dari pusat sementara yang disampaikan dan diinstruksikan kita menunggu itu, ya sesuai yang diviral itu," terangnya, Senin (2/11).

Gus Ali menyampaikan, saat ini memang sudah ada pergerakan untuk menyamakan satu komando dalam tindak lanjut pengusungan Paslon di pilkada serentak 2020 kali ini.

"Kalau secara institusi GP Anshor nanti injurytime (akhir waktu) akan menyampaikan kepada masyarakat, tetapi hari-hari ini sudah ada gerakkan satu komando siapa yang akan di TL. Menunggu rapat terakhir bimbingan GP Anshor," katanya.

Bilamana ada anggota GP Anshor Kabupaten Mojokerto yang memilih patuh dengan intruksi tersebut, atau bahkan tak patuh, pihaknya lebih memilih akan berusaha menyatukan idealis yang sama.

"Untuk itu Minggu depan akan ada dialog menindak lanjuti Ketua GP Anshor tersebut," tambahnya.

Gus Ali juga membeberkan, tercatat ada sekitar 3.800 Banser, sebanyak 2.000 pengurus GP Anshor di wilayah Kabupaten Mojokerto yang tersebar di 18 Kecamatan.

"Sementara anggota GP Anshor sendiri jumlahnya lebih banyak dari Banser, dan jumah data ini update per September 2020 lalu," pungkasnya. (Din/Jne).

Kampanye di Kampung Halaman, Mbak Titik Dapat Dukungan Warga Kedungmaling

linenewstoday    Oktober 30, 2020   

Kampanye di Kampung Halaman, Mbak Titik Dapat Dukungan Warga Kedungmaling

Mbak Titik saat foto bersama Wulyadi di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko.

LN News Today (Mojokerto) – Calon Wakil Bupati Mojokerto nomor urut tiga melaksanakan kampanye di kampung halamannya, di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jumat (30/10). Disambut hangat oleh warga, Titik Masudah juga mendapat dukungan penuh.

Kampanye yang dilakukan Calon Wakil Bupati Mojokerto yang akrab disapa Mbak Titik ini dilakukan dengan naik sepeda bersama tim kampanyenya. Cara ini dinilai efektif melihat rute yang dilalui yakni gang-gang sempit pemukiman warga. 

Sembari gowes, Mbak Titik menyapa dan berdialog dengan warga sambil memperkenalkan visi dan misi dari Mojokerto Keren (Kerja Nyata) kepada masyarakat Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko.

“Sembari kampanye saya bernostalgia di Kedungmaling, menyapa para tetangga dan orang-orang yang dulu pernah ada di kehidupan saya. Sekaligus minta doa restu dan dukungannya untuk tanggal 9 Desember nanti,” ujar Mbak Titik.

‘Coblos tonggo dewe’ merupakan jargon yang dipakai Pasangan Calon (Paslon) nomor 3, Pungkasiadi – Titik masudah, ketika terjun menyosialisasikan diri mereka kepada masyarakat, karena Pungkasiadi – Titik Masudah (Mas Pung – Mbak Titik) merupakan warga asli Mojokerto.

Mbak Titik berdialog dengan Wulyadi

Mbak Titik juga sempat bertemu dengan gurunya, Wulyadi (73) sewaktu bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Wali Songo Kedungmaling. Dihadapan sang guru, Mbak Titik meminta restunya mendampingi Mas Pung sebagai Cawabup.

“Pak Pungkasiadi dulu Wakil Bupati, terus jadi Bupati pengganti, apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten (Mojokerto) program-programnya bisa terpenuhi dan yang belum terpenuhi semoga semoga berjalan dengan baik, apalagi ditambah adanya Mbak Titik,” kata Wulyadi.

Hal senada dikatakan Dedy (35) Pemuda Desa Kedungmaling, dirinya merasa bangga karena Mas Pung – Mbak Titik merupakan putra-putri asli Mojokerto yang tahu betul bagaimana Kabupaten Mojokerto bisa setara dengan daerah – daerah lainnya dalam peningkatan kemajuan. 

“Mbak Titik dan keluarganya kan berasal dari Kedungmaling. Kita bangga ada yang mengangkat nama ada warga Kedungmaling yang berprestasi bisa tampil menjadi Calon Wakil Bupati,” tukasnya. (Jne).

Paslon Mas Pung-Mbak Titik Layangkan Surat Keberatan ke Bawaslu

linenewstoday    Oktober 30, 2020   

Paslon Mas Pung-Mbak Titik Layangkan Surat Keberatan ke Bawaslu

Muhammad Irsyad Ashari, Ketua tim Pemenangan Mas Pung - Mbak Titik.

LN News Today (Mojokerto) – Tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 Pungkasiadi – Titik Masudah melayangkan surat keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Jumat (30/10). Pihaknya mencatat ada dua kegiatan Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang dinilai merugikan Paslon yang akrab disapa Mas Pung - Mbak Titik ini.

"Kita menganggap insiden lah beberapa waktu lalu itu, terkait beberapa pencoretan atau penutupan wajah Mas Pung di beberapa tempat sama beberapa foto viral yang di medsos akun medsos nya Panwascam Kecamatan Sooko," ujar Ketua tim Pemenangan Mas Pung - Mbak Titik, Muhammad Irsyad Ashari.

Irsyad menambahkan, sejumlah banner incumbent, Pungkasiadi di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto ditutup dengan cara tidak etis. Mulai dengan ditutup lakban hitam, ditutup dengan kertas dan pilox. Padahal, banner tersebut bukan Alat Peraga Kampanye (APK) dari paslon nomor urut 3 atau APK yang dipasang paslon nomor urut 3.

"Itu adalah aset yang dimiliki pemerintah, kita menganggap bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kecuali bersama Satpol PP. Menutup lakban, kertas, pilox kita anggap sebagai bentuk vandalisme di proses pilkada yang dilakukan Panwascam atas dasar instruksi Bawaslu untuk melakukan penurunan," jelaslnya.

Irsyad justru sangat menghormati jika Bawaslu menurunkan foto-foto tersebut, karena ia beralasan tidak tahu gambar-gambar itu masih ada. Penutupan banner wajah incumbent dengan lakban hitam  kertas dan pilox dinilai sebagai bentuk vandalisme dan merugikan secara personal incumbent sebagai calon bupati.

"Karena ada citra yang terbentuk seolah-olah kita sengaja membiarkan itu dan itu bukan fasilitas kita. Kedua terkait tindakan pembersihan APK di Kecamatan Sooko, menurut kita di akun medsos yang muncul hanya pasangan kita padahal kalau pelanggaran hampir semua paslon melakukan pelanggaran. Sehingga seolah-olah citra yang terbangun hanya paslon kita yang paling melakukan pelanggaran," bebernya. 

Irsyad menegaskan, dengan cara seperti itu, asumsi yang terbangun di publik seakan-akan Paslon nomor urut 3 paling banyak membuat pelanggaran. Menurutnya, hal tersebut mencoreng marwah penyelenggara sehingga pihaknya datang ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto untuk menyampaikan surat keberatan terkait kegiatan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). 

"Sehingga perlu kita menyampaikan surat. Ketiga kita berharap proses demokrasi di Kabupaten Mojokerto berjalan dengan santun, kondusif sehingga kesan provokatif yang terjadi di lapangan benar-benar dihindari oleh semua pihak. Kita berharap seperti itu," pungkasnya. (Ning/Jne).

Kampanye di Jatirejo, Mas Pung Dihadiahi 3 Semangka

linenewstoday    Oktober 26, 2020   

Kampanye di Jatirejo, Mas Pung Dihadiahi 3 Semangka

Pungkasiadi, Calon Bupati Mojokerto nomor urut 3 terima hadiah 3 semangka.

LN News Today (Mojokerto) - Calon Bupati Mojokerto Nomor urut 3 Pungkasiadi, dalam kampanyenya di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, mendapatkan hadiah berupa tiga buah semangka dari warga usai menyampaikan visi dan misinya, (26/10). 

Tiga buah semangka tersebut merupakan simbol dari nomor urut tiga milik Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi-Titik Masudah atau yang lebih akrab disapa dengan Mas Pung-Mbak Titik.

Simbolis lainnya yakni, semangka atau semongko dalam bahasa jawanya memiliki warna kulit hijau dan daging buahnya berwarna merah. Hal pula yang dihubungkan dengan simbol warna dari tiga partai pengusung yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang.

Pungkasiadi foto bersama warga Jatirejo

“Jelas itu mengangkat Nasionalis-Religius, nanti program-program kerakyatan dan keagamaan kita prioritaskan,“ Pungkasiadi.

Lanjutnya, Pungkasiadi menjabarkan semua program-programnya tersebut masuk dalam program GAPURA (Tiga Program Untuk Rakyat) yakni salah satunya adalah, pengembangan sumberdaya manusia sehat, unggul, beretika, inovatif dan produktif dengan menjaga toleransi kehidupan masyarakat yang guyub, rukun, aman, nyaman, tentram berdasarkan nilai-nilai keagamaan, berkepribadian dan berkebudayaan. (Jne)

Tersebar di Medsos, Foto Panwascam Sooko Tertibkan APK dengan Pose Tak Lazim

linenewstoday    Oktober 26, 2020   

Tersebar di Medsos, Foto Panwascam Sooko Tertibkan APK dengan Pose Tak Lazim

Salah satu foto penertiban APK dengan pose tak lazim di facebook Panwascam Sooko

LN News Today (Mojokerto) – Baru-baru ini, telah beredar foto penertiban alat peraga kampanye (APK) dengan pose ‘tak lazim’ di media sosial. Foto yang diunggah akun facebook bernama Panwascam Sooko pada 23 Oktober 2020 malam, tampak seorang laki-laki yang sedang menertibkan APK dengan pose menjulurkan lidah.

Postingan yang dibubuhi tulisan "MOJOKERTO TERTIB SERENTAK...Salam awas", dan di bawahnya disertai unggahan foto sebanyak 22 file berisi giat tersebut ini sedikit mencoreng netralitas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sooko sebagai lembaga pengadil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto.

Foto 'provokatif' dari salah satu anggota panwas saat menertibkan stiker, baliho dan spanduk pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pungkasiadi - Titik Masudah yang melanggar aturan dengan pose menjulurkan lidah itu diunggah dalam akun facebook milik Panwascam Sooko.

Ismail Pribadi, Penasehat Paslon Pung - Titik saat di konfirmasi menyayangkan beredarnya foto tersebut. Terlebih, foto berkonotasi 'mengejek' itu diunggah di akun facebook resmi dari Panwascam Sooko. "Ini suatu tindakan yang tak beretika dan terkesan melecehkan," ungkapnya.

Salah satu foto penertiban APK dengan pose tak lazim di facebook Panwascam Sooko

Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari PDIP ini mengatakan, aksi-aksi semacam itu seharusnya tak dilakukan oleh anggota pengawas yang dituntut untuk independen dan netral dalam menjalankan tugasnya.

"Foto ini sangat mencederai netralitas Panwas sebagai lembaga pengadil Pilkada. Selayaknya panwas ikut menciptakan situasi yang kondusif dalam pemilukada, bukan malah bersikap provokatif yang bisa menimbulkan gejolak," terangnya.

Postingan di facebook Panwascam Sooko

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy'ad, menampik jika yang berada di foto tersebut adalah anggota Panwascam Sooko. Pihaknya menduga, orang dalam foto tersebut adalah orang sekretariat atau anggota Panwas Desa.

"Yang jelas dia ini bukan anggota Panwascam, karena saya kenal betul satu persatu anggota Panwascam Sooko. Namun bisa jadi itu adalah teman-teman dari sekretariat atau teman-teman dari panwas desa. Karena dalam giat tersebut kita libatkan banyak pihak yang berkompeten," terangnya saat dikonfirmasi, Senin (26/10). (Dew/Jne).

Bupati Mojokerto Gelar Turnamen Game Free Fire Antar Pemuda pemudi Karang Nongko

linenewstoday    September 21, 2020   

Bupati Mojokerto Gelar Turnamen Game Free Fire Antar Pemuda pemudi Karang Nongko

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi Gelar Lomba Game Free Fire

LN News Today (Mojokerto) - Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menggelar lomba game free fire turnamen bekerja sama dengan pemuda-pemudi Dusun Karang Nongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Minggu (20/9/2020) malam. Lomba ini bertujuan melatih ketangkasan, kewaspadaan dan kesabaran. 

Lomba game tersebut diikuti warga Dusun Karang Nongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Dengan antusias dan penuh ketegangan, para peserta konsentrasi memainkan jemari tangannya bermain di smartphone miliknya masing-masing. 

"Permainan game, kalau kita bisa cari manfaatnya. Karena bermain game itu melatih ketangkasan, respek, kewaspadaan dan kesabaran di game free fire turnamen ini. Namun bijaklah dalam menggunakan HP dan bijak menggunakan HP. Karena insya Allah manfaatnya luar biasa," ungkap Bupati. 

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi Berselfie Bareng Peserta Lomba

Keseimbangan waktu dalam bermain game harus diatur dalam kegiatan sehari-hari. Bupati meminta agar jangan sampai game tersebut justru mengganggu kegiatan yang wajib dilakukan. Dalam lomba game free fire turnamen memperebutkan hadiah total sebesar Rp2,5 juta. 

Juara pertama mendapatkan uang tunai sebesar Rp1 juta, juara kedua mendapatkan uang tunai sebesar Rp750 ribu, juara ketiga mendapatkan uang tunai sebesar Rp500 ribu dan hadiah favorit memperebutkan uang tunai sebesar Rp250 ribu.*(Ning).

Ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto Ucapkan Bela Sungkawa atas Meninggalnya KH. Mas'ud Yunus

linenewstoday    Agustus 27, 2020   

Ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto Ucapkan Bela Sungkawa atas Meninggalnya KH. Mas'ud Yunus

Foto : Ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto saat menyampaikan ucapan bela sungkawa.

 

 

Line News Today . (Mojokerto) - Wali Kota Mojokerto periode 2013-2018, KH Mas'ud Yunus menghembuskan nafas terakhir setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Kabar duka meninggalnya, kyai Ud sapaan akrabnya tersebut segera menyebar ke seluruh masyarakat Mojokerto. Ucapan belasungkawa dari sahabat dan kerabat almarhum terus mengalir, tak terkecuali Bupati Mojokerto, yang juga ketua DPC PDIP Kabupaten Mojokerto, Pungkasiadi.

"Inna lillahi wa Inna ilaihi raji’un. Saya dan masyarakat Kabupaten menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya bapak KH Mas'ud Yunus. Semoga husnul khotimah," ucapnya, Kamis (27/8/2020).

 

 

Mas’ud Yunus tutup usia di umur 68 tahun. Mas'ud Yunus merupakan Wali Kota Mojokerto sejak 8 Desember 2013. Ia terpilih pada Pilkada Mojokerto tahun 2013. Ia adalah seorang santri dekat dari Ulama' kenamaan di Mojokerto, KH Akhyat Khalimi. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota pada masa kepemimpinan wali kota Abdul Gani Soehartono.

Mas'ud Yunus ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pembahasan perubahan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2017. Dalam pengembangan penyidikan, penyidik KPK menemukan dua alat bukti atas dugaan turut serta cukup untuk menetapkan tersangka.

Masud Yunus diduga bersama-sama Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto memberikan hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Mojokerto. Masud Yunus dijatuhi vonis 3,5 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, di Sidoarjo pada, Kamis (4/10/2018). *(Ning)

Di Tengah Pandemi, Kota Mojokerto Raih Predikat WTP Keenam Kalinya atas LKPD 2019

linenewstoday    Juni 15, 2020   

Di Tengah Pandemi, Kota Mojokerto Raih Predikat WTP Keenam Kalinya atas LKPD 2019

 

Penyerahan laporan BPK ke Walikota Mojokerto (Ning Iita).(Foto Istimewa)

Line New Today - (Mojokerto) - Pemerintah Kota Mojokerto, kembali mempertahankan perolehan predikat laporan hasil keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya pada tahun ini. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, akhirnya menerima hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 dari Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, Senin (15/6/2020).

Penyerahan laporan tersebut, diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Wali Kota Mojokerto, dengan disaksikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Mojokerto Sunarto, Sekretaris Daerah Kota Harlistyati, Inspektur Muhamad Sugeng dan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Etty Novia Sitorus.

Pada kesempatan ini, Ning Ita, sapaan akrab wali kota, menyampaikan terima kasih serta apresiasi  kepada perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur atas kerja keras dan ketelitiannya dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto. Meski bekerja dalam suasana dan mekanisme kerja yang berbeda karena harus menyesuaikan dengan kondisi Covid-19, audit secara online yang dilakukan saat awal pandemi merupakan suatu keniscayaan dalam menyesuaikan new normal.

"Kendati dalam pemeriksaan ini, masih terdapat temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan tata kelola yang lebih baik. Untuk itu kami mohon bimbingan dan arahan dari BPK agar action plan perbaikan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai jadwal yang telah disepakati. Semoga sinergitas dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah bersama BPK bisa terus terjaga dan ditingkatkan, sehingga penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat mencapai tujuannya, yakni peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Raihan WTP yang merupakan predikat terbaik dalam laporan hasil keuangan ini juga menjadi momentum semangat memperingati hari jadi Kota Mojokerto ke-102 yang akan diperingati tanggal 20 Juni nanti. "Ini merupakan kado istimewa dalam menyambut hari jadi Kota Mojokerto. Kado ini, kami persembahkan kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras dalam menjalankan tugasnya selama ini meski dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kepada seluruh masyarakat yang telah bersinergi dengan pemerintah daerah. Maju melangkah, ayo berbenah," tegasnya. *(Ril)

Pakar UNAIR Sebut Pelabelan Surabaya dengan Warna Hitam Jadi Stigma Kurang Konstruktif

linenewstoday    Juni 04, 2020   

Pakar UNAIR Sebut Pelabelan Surabaya dengan Warna Hitam Jadi Stigma Kurang Konstruktif

Pakar Komunikasi Publik UNAIR, Suko Widodo

 

Line News  Today - Mojokerto - Pelabelan warna hitam untuk wilayah Kota Surabaya dengan alasan jumlah kasus Covid-19 sudah lebih dari 1.025 kasus, ternyata menuai kritik dari Suko Widodo pakar komunikasi Unair Surabaya.

Karena menurut Suko, saat ini semua pihak sedang membutuhkan optimisme, maka yang diperlukan adalah ikhtiar bersama diantara pemerintah dan masyarakat.

Suko mengatakan, semua pihak sedang menghadapi “musuh” yang sama yakni Corona/covid-19, maka sebaiknya komunikasi publik diisi pesan atau informasi yang bisa bangkitkan optimisme baru.

“Pelabelan itu harus hati hati. Karena jika terus menerus jadi stigma yang kurang konstruktif,” ucap Suko kepada Line News Today. Rabu (3/06/2020)

Oleh karenanya, Suko kembali menyarankan kepada pihak terkait untuk melibatkan kampus, kalangan media, tokoh dan kalangan bisnis untuk bersinergi. Buat pendampingan ke warga masyarakat.

“Intinya, kita butuh pesan yang meneduhkan. Pesan yang membawa optimisme,” tandasnya.

Dilansir Kompas.com, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr Joni Wahyuhadi, mengatakan, bahwa warna hitam tersebut menunjukkan jumlah kasus Covid-19 di daerah tersebut sudah lebih dari 1.025 kasus.

“Semakin banyak catatan kasusnya, warna di peta sebaran akan semakin pekat hingga berwarna hitam,” ujar Joni di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/6/2020).*(Ril)

Halal bi Halal IKA - UINSA, Menaker Bahas Isu TKA China

linenewstoday    Juni 02, 2020   

Halal bi Halal IKA - UINSA, Menaker Bahas Isu TKA China

Line News Today SURABAYA – Isu tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia saat pandemi Covid-19, menjadi pembahasan Halal bi Halal dan Seminar webinar Seri 2 Ikatan keluarga Alumni Sunan Ampel (IKA-UINSA) Surabaya, Jumat (28/5/2020).

Ikut dalam acara itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah dan alumni lain.

Menurut Menaker Ida, video kedatangan TKA asal China yang sempat viral di medsos itu merupakan kasus lama yang digoreng untuk kepentingan politik.

“Soal masuknya TKA asal Cina itu merupakan kasus lama yang didaur ulang. Jadi, selama pandemi Covid-19 tak ada tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Karena memang tidak Kami perbolehkan,” ujar Ida Fauziah.

Menurut mantan ketua umum Fatayat ini, kementerian yang dipimpinannya memang sempat menerima pengajuan izin sekitar 500 TKA asal Cina untuk mengerjakan proyek strategis nasional, namun masih belum dizinkan.

Meskipun para TKA itu sudah melengkapi protokol kesehatan. Namun, dengan alasan situasi dan kondisi saat ini yang belum kondusif, pihaknya minta agar menundanya.

Alumni Fakultas Syariah UINSA Surabaya ini menambahkan, bahwa TKA yang diperbolehkan masuk ke Indonesia merupakan tenaga ahli. Umumnya para TKA ini dibutuhkan untuk memasang sekaligus mengoperasikan alat-alat yang didatangkan dari luar negeri. Itupun untuk proyek-proyek strategis nasional yang memang sudah ada perjanjiannya.

"Jadi mereka di sini selain memasang mesin-mesin yang dibutuhkan, juga melakukan transfer of knowledge kepada tenaga kerja Indonesia,” papar Ida Fauziah.

Wanita kelahiran Mojokerto ini, meminta masyarakat agar proporsional dalam menilai TKA yang masuk ke Indonesia. Apalagi jumlah TKA yang masuk ke Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Dikatakan, tahun 2020 ini jumlah TKA di Indonesia ada 98.902 orang. Sedangkan TKI yang bekerja di luar negeri atau di 12 negara yang memiliki atase ketenagakerjaan ada 1.831.480.

“Rasio jumlah TKA yang bekerja di Indonesia dibanding dengan TKI yang bekerja di luar negeri prosentasenya 5,40 banding 0,007. Artinya, jumlah pekerja migran yang bekerja di luar negeri jauh lebih besar dari pada jumlah TKA yang bekerja di Indonesia,” tegasnya.

Ditambahkan, negara dengan investasi terbesar di Indonesia peringkat pertama diduduki Singapura. Kemudian disusul Cina di peringkat kedua.

Tapi, untuk proyek-proyek yang melibatkan TKA asal Cina sangat sensitif untuk dipolitisir. Padahal, lanjut Ida, selama TKA itu mengikuti aturan di Indonesia, baginya tidak ada masalah. “Apalagi ini untuk mempercepat proyek strategis nasional yang sudah dicanangkan,” pungkasnya. *(Ril)

Kerusuhan Amerika Dikhawatirkan Membuat Kasus Covid-19 Melonjak Drastis

linenewstoday    Juni 02, 2020   

Kerusuhan Amerika Dikhawatirkan Membuat Kasus Covid-19 Melonjak Drastis

Washington - Hingga kini, kerusuhan meledak di berbagai kota di Amerika Serikat saat seorang warga kulit hitam tewas yang bernama George Floyd.

George Floyd tewas usai dirinya yang direbahkan seorang polisi kulit putih dengan leher dijepit menggunakan lutut.

Di video yang viral itu, Floyd sampai merintih dan meminta tolong karena tidak bisa bernapas yang akhirnya membuat warga kulit hitam  ini tewas.

Peristiwa inilah yang akhirnya memicu kerusuhan hampir sepekan terakhir di Amerika Serikat.

Saat Amerika Serikat masih menjadi negara tertinggi kasus positif COVID-19 di dunia, demonstrasi pun tetap berlangsung.

Per Senin, 1 Juni 2020 terbilang ada 1.837.170 orang terinfeksi positif virus corona seperti dilansir dari laman Line News Today yang mengutip laman World O Meter.

Rata-rata penambahan kasus setiap harinya menembus lebih dari 20.000 orang yang terpapar COVID-19.

Melihat hal tersebut, para ahli khawatir angkanya akan semakin tinggi bila demonstrasi terkait George Flyod masih terus berlangsung tanpa protokol kesehatan yang diikuti.

Dilansir dari laman Line News Today yang mengutip laman The Guardian, hampir seluruh Gubernur, walikota dan pejabat kesehatan di Amerika Serikat pun mengkhawatirkan kasus virus corona yang akan melonjak beberapa waktu ke depan.

Dari foto yang telah beredar tampak para demonstran berdiri dalam jarak dekat tanpa memakai masker.

Tak sedikit pula bermacam pihak yang mengimbau agar setiap orang tetap memakai masker demi melindungi diri sendiri dari paparan virus corona secara lebih baik.

Menanggapi peristiwa yang terjadi, Walikota Washington DC, Muriel Bowser membuka suara dalam konferensi pers pada Minggu 31 Mei 2020

Ia turut khawatir, pertemuan massal terkait kematian George Flyod di jalanan akan menimbulkan lonjakan baru virus corona.

"Saya khawatir terhadap pertemuan massal di jalanan saat kami terus mengimbau agar tetap tinggal di rumah, artinya lonjakan dalam kasus virus corona (dikhawatirkan terjadi) nanti," ujarnya.

Bowser pun mendesak semua orang agar mengisolasi diri sendiri saat pulang dari demonstrasi.

"Saya sangat khawatir tentang hal itu sehingga saya mendesak semua orang untuk mempertimbangkan paparan virus corona. Mereka perlu mengisolasi anggota keluarga saat pulang (demonstrasi) dan melakukan pengujian, karena kami sangat bekerja keras menumpulkan kurva," tambahnya.

Pernyataan serupa dikeluarkan oleh Gubernur Maryland, Larry Hogan dan Walikota Atlanta, Keisha Lance-Bottoms. Keduanya mengatakan sangat prihatin melihat peristiwa yang tengah terjadi di Amerika Serikat pada Sabtu, 30 Mei 2020.

Dalam konferensi persnya, Keisha Lance-Bottoms meminta setiap Jika anda keluar untuk memprotes tadi malam, anda perlu mengikuti tes COVID-19 minggu ini," ujarnya.

Gubernur New York, Andrew Cuomo menyatakan bahwa demonstrasi ditekan oleh stres di tengah pandemi virus corona sebagai salah satunya.

"Kerusuhan ini bukan saja kebetulan di tengah pandemi. Orang-orang kehilangan pekerjaan, terisolasi di rumah sehingga stres dan khawatir," ujar Cuomo.

WHO Tak Ingin Kehilangan Amerika Serikat

linenewstoday    Juni 02, 2020   

WHO Tak Ingin Kehilangan Amerika Serikat

Presiden Amerika Serika, Donald Trump

Amerika - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan keinginan untuk tetap bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam megawal isu kesehatan global.

Menyadur Channel News Asia (CNA), Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut peran Amerika Serikat terhadap organisasi kesehatan amat besar dalam beberapa dekade terakhir.

"Itu adalah harapan WHO agar kolaborasi ini bisa tetap berlanjut," kata Tedros Adhanom Ghebreyesus dikutip dari CNA, Selasa (2/6/2020).

Presiden AS, Donald Trump pada Jumat (26/5/2020) telah memutuskan untuk keluar dari WHO. Dia menyebut organisasi kesehatan itu telah gagal mengemban tugas untuk memerangi pandemi Covid-19.

Pada April, AS juga untuk pertama kalinya menangguhkan dana ke WHO. Donald Trump saat itu menuduh WHO sebagai boneka China lantaran terlihat berpihak kepada negara pimpinan Presiden Xi Jin Ping.

"Kami telah menerima pertanyaan tentang pengumuman hari Jumat oleh presiden Amerika Serikat," kata Tedros.

"Adalah harapan bagi WHO agar kolaborasi ini bisa terus berlanjut," tandasnya.

Kendati sudah mendeklarasikan keluar dar WHO, kepastian Amerika Serikat memutus hubungan dengan organisasi kesehatan itu masih belum jelas.

Pasalnya, dalam resolusi bersama kongres pada 1948 di AS terkait keanggotaan WHO, mengatakan bahwa negara berhak keluar dari organisasi dengan pemberitahuan satu tahun.